PENEGAKAN HUKUM UNTUK PRAKTIK UANG HARAM
DALAM  PILKADA
(Herman, S.Sos., M.I.Kom)
Soppeng Post — Uang haram dalam pilkada beredar seperti bau kentut sulit untuk memastikan siapa pelakunya (yang kentut). Begitulah kiranya praktik politik uang (money politic) yang terjadi dalam Pilkada atau pemilu. Hembusan permainan ‘uang haram’ dalam transasksional politik sangat kencang tetapi untuk menjerat pelakunya secara hukum sangatlah sulit.
Buruknya dampak dari politik uang dalam Pilkada adalah menjadikan hasil pemilihan tidak berkualitas serta memungkinkan terjadinya prilaku koruptif bagi kepada daerah. Sejak 2004 hungga juni 2017 terdapat 78 daerah yang berurusan dengan KPK. Serta catatan ICW sejak tahun 2010 sampai 2017 tidak kurang dari 215 kepala daerah menjadi terpidana korupsi. Belum lagi 7 kepala daerah yang terciduk korupsi oleh KPK pada tahun 2018 ini ketika tahapan pilkada sedang berlangsung.
Pilkada dan Demokrasi Lokal.
Seperti yang kerap kali diungkapkan bahwa “no democracy without election” atau tidak ada demokrasi tanpa pemilu. Pemilu merupakan indikator penting demokrasi di zaman now. Oleh karenanya, pelaksanaan pemilu harus dihandle secara profesional, jujur, berkadilan dan berintegritas. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat termasuk dalam pemilihan kepala daerah dimana voter dapat memilih langsung pemimpin daerahnya. Menurut Ramlan Surbakti, salah satu tujuan dari pemilu adalah sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dan mewujudkan tujuan tersebut, pemilu harus dilakukan secara berkala dan didasarkan pada prinsip bebas, jujur dan adil (free and fair election).
Pilkada serentak pertama tahun 2015 diikuti 8 provinsi dan 196 kabupaten/kota, pilkada 2017 diikuti 101 daerah, dan pilkada serentak ketiga 27 Juni 2018 diikuti 171 daerah, dan 17 diantaranya adalah pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur. Namun pilkada 2018 diawali dengan isu tidak sedap dengan terungkapnya berbagai dugaan mahar politik. Tentu saja yang paling menyita perhatian adalah pengakuan dari La Nyalla tentang permintaan mahar dari salah satu parpol. Akan tetapi kasus ini juga perlahan menghilang seperti bau kentut. Penegakan hukumnya sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya publik.
Pengertian Politik Uang
Seperti yang ditulis Gary Goodpaster dalam studinya bahwa politik uang itu bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses Pemilu. Politik uang pada dasarnya merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan. Atau pengertiannya secara umum, politik uang  (money politic) dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu.
Dari sisi peraturan perundangan yang terkait dengan pilkada, tidak ditemukan pengertian tentang politik uang. Namun demikian terdapat norma larangan yang dikatakan sebagai politik uang. Sebagaimana UU No. 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU No.1/2015 tentang Perppu No.1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Yakni pasal 73 menjelaskan: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih; (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai paslon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. Mempengaruhi Pemilih untuk  tidak menggunakan hak pilih; b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu; (5) Pemberian sanksi administrasi tidak menggugurkan sanksi pidana.
UU No. 10/2016 tentang pilkada ini telah memuat pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (money politic) dalam proses pilkada, akan tetapi tetap saja dianggap kurang tajam dan lambat. Sebenarnya ada upaya mengajukan alternatif lain yang dapat digunakan yakni Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) ketika UU pilkada tidak bisa diharapkan dalam penegakan hukum kasus praktik politik uang. Pasal 149 ayat (1) KUHP menyatakan: Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana.
Penanganan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2018.
Sesuai data Bawaslu RI, pada Pilkada 2015 terdapat 929 laporan kasus praktik politik uang. Meski menurun menjadi 600 kasus pada pilkada 2017, hal ini tetap menunjukkan jumlah kasus politik uang termasuk tinggi. Namun, banyaknya kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus yang bisa diproses di pengadilan. Menurut data di Bawaslu RI, dari 929 kasus politik uang pada pilkada 2015 hanya ada 3 kasus dugaan praktik politik uang yang dapat diproses hingga pengadilan.
Oleh pelapor dapat melaporkan dugaan praktik money politik paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan atau ditemukannya pelanggaran kepada pengawas pemilihan untuk dikaji kebenarannya. Kalau terbukti maka pengawas pemilihan/Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Jika Sentra Gakkumdu memutuskan kasus bisa diproses lebih lanjut maka dalam waktu 1X24 jam setelah keputusan tersebut, Panwas/Bawaslu harus segera melimpahkan berkas kasus itu ke penyidik kepolisian (sesuai dengan tingkatannya). Sebaliknya jika keputusan Sentra Gakkumdu terhadap kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan maka proses penanganan kasus akan dihentikan.
Waktu penanganan oleh Panwas/Bawaslu paling lama 5 (lima) hari, termasuk waktu pembahasan dengan Sentra Gakkumdu. Jika lanjut ke Pengadilan Negeri (PN) maka PN harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas perkara. Peluang permohonan banding atas putusan PN diajukan paling lama 3 (tiga) hari sejak pembacaan putusan. Jika upaya banding diterima, PN harus melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi (PT) paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan banding diterima. Selanjutnya PT memeriksa dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan banding. Putusan PT merupakan putusan terakhir, final dan mengikat.
Kendala Penindakan Politik Uang
Tindak pidana praktik politik uang seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses. Hal ini disebabkan sulitnya pembuktian dan pemenuhan unsur formil dan materil dugaan pidana politik uang terutama minimnya saksi dan barang bukti, dan keterbatasan kewenangan Bawaslu, serta sering terjadi perbedaan persepsi di Sentra Gakkumdu. Kendala lainnya adalah sebagian besar voter tidak menyadari bahwa tindakan mereka dalam aktivitas ‘menjual’ suara kepada kandidat atau parpol adalah merupakan tindak pidana. Kebanyakan mengira bahwa uang atau barang yang  mereka dapatkan sebagai imbalan memilih adalah hal yang wajar dan halal.
Hal ini mestinya tidak perlu terjadi jika ada sosialisasi yang massif dan intensif yang dilakukan oleh pengawas pemilu dengan menggunakan media yang tepat. Masyarakat harus memahami bahwa praktik politik uang dalam event pemilu adalah tindakan pidana dan perbuatan haram. Pemberi dan penerima uang dalam pilkada sama-sama akan mendapatkan sanksi pidana.
Sanksi Berat Uang Haram Pilkada
Ada dua bentuk hukuman yang menanti pelaku praktik politik uang dalam pilkada 2018, yaitu Sanksi Pidana Pemilihan berupa hukuman penjara 3 sampai 6 tahun, dan Sanksi Administrasi berupa diskualivikasi calon. Sanksi tersebut terdapat pada pasal 187A UU No.10/2016 (1)  bahwa pelaku politik uang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan sampai 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar”. Dan sanksi diskualivikasi terdapat di pasal 73 ayat (2) bagi calon yang terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
Mari tegakkan pilkada yang berintegritas dengan melakukan pencegahan politik uang melalui pengawasan partisipatif.