Soppeng— Pemkab Soppeng menggelar kegiatan Bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Soppeng berdasarkan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 di ruang pola kantor Bupati Soppeng jalan Salotungo Watansoppeng, (3/11/ 2019).

Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Dr. H. Fahrurrazi, M, Si (instruktur Pengadaan Barang/Jasa LKPP RI).

Ketua panitia kasubag pembinaan dan Advokasi PBJ Setda Soppeng Iswoyo, S. KOM dalam laporannya menyampaikan, dengan bimbingan ini diharapkan peserta dapat lebih cermat dan tepat dalam menyusun dokumen yang wajib ada dalam setiap pengadaan barang/jasa,
“Diantaranya, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), kerangka acuan kerja (KAK), dan rancangan kontrak, Ketiga dokumen tersebut sangat penting dalam setiap proses pengadaan, dan dapat menghindar kita masalah “mall administratif” yang berujung pada tidak kepatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa”, urainya.

Sementara Bupati Soppeng HA Kaswadi Razak, SE yang di bacakan Asisten II Perekonomian, Pembangunan dan Kesra
Firman, SP, MM, menuturkan bahwa sejak terbitnya peraturan presiden no. 16 tahun 2018 tentang barang/jasa pemerintah telah menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip prinsip pengadaan yaitu efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel sehingga akan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan diukur daei aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

“Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui programnya harus melalui tahapan tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat hasil pembangunan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara luar oleh masyarakat”jelasnya.
Saya berharap para peserta sosialisasi dapat mengikuti dengan serius kegiatan ini sehingga dapat diaplikasikan pada seluruh SKPD dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum”, jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.(**).