Edy Kurniawan.SH Sebut BPPHLHK Tak Mematuhi Putusan MK

Soppengpost.Com – Edy Kurniawan. SH, Selaku Kuasa hukum korban kriminalisasi kawasn hutan Soppeng menilai, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sul-sel, tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 95 /2014.

Pasalnya, kata Edy Kurniawan, Pada 22 Oktober 2017 kemari, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penangkapan secara sewenang – wenang terhadap 4 orang petani, dalam kawasan hutan Laposo Niniconang, Kababupaten Soppeng.

Mereka yang di tangkap kata dia, diantaranya, Muhammad Sahidin (47), Jamadi (45), Sukardi (39), dan Ammase (45). Berdasarkan informasi yang di himpun Saat ini, mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Makassar.

“mereka yang ditangkap tidak tahu – menahu dalam hal apa ditangkap, karena pihak kehutanan tidak memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dan menyebutkan alasan penangkapan, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) dan (3) KUHAPidana.”Kata Edy, Rabu (13/12/2017).

Dikatakanya, Mereka yang ditangkap berasal dari Kampung Cappoliang dan Kampung Jolle, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, telah hidup secara turun – temurun di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang, serta mengelola kebunnya bukan untuk kepentingan komersil, melainkan hanya semata – mata untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

“Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Soppeng dengan tegas mengakui keberadaan masyarakat yang bermukim dan mengelola lahan di dalam kawasan hutan Laposo Niniconang sejumlah ± 3.950 KK atau ± 23.428 Jiwa dengan luas wilayah kelola ± 7.803,06 Ha. Data ini telah menjadi bahan usulan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada pemerintah Provinsi Sul – sel dan pemerintah pusat untuk menjadi bahan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sul – sel” sebut Edy.

Edy mengklaim, penangkapan terhadap 4 orang petani tersebut telah melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 95/PUU-XII/2014 tertanggal 10 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Ketentuan Pidana Kehutanan dikecualikan terhadap masyarakat yang secara turun – temurun hidup di dalam kawasan hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersil.

“Pada dasarnya tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang – undangan merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Menyikapi kejadian ini, LBH Makassar selaku Penasehat Hukum dari 3 orang tersangka telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar terdaftar dengan Nomor Registrasi : 33 Pid.Pra/20/PN.MKS tertanggal 6 November 2017.”Tutup Edy. (Ono)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.