Soppengpost.com— Pemerintah Kabupaten Soppeng melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Arahan Ketua BPK RI Perwakilan Sulsel terkait peningkatan kualitas keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng, Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Senin (16/11/2020).

Sekda Kab. Soppeng Drs.H.A.Tenri Sessu, M.Si, dalam sambutan mengatakan dengan terbitnya beberapa peraturan perundang – undangan tentang Pemerintahan daerah merupakan dinamika dalam perkembangan pemerintahan dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada pemerintahan daerah perkembangan regulasi telah memberikan dampak yang besar pada pemerintahan daerah termasuk pada pengelolaan keuangan daerah.

“Namun demikian kondisi pengelolaan keuangan daerah hingga saat ini tentu belum sempurna sehingga masih membutuhkan arahan bimbingan dari Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia sehingga kedepan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng dapat lebih akuntabel dan transparan”, ujarnya.

“Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat kami laporkan antara lain melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik, terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, berupaya memaksimalkan mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta mengoptimalkan peranan pengawasan internal, ungkap Tenri sessu.

Untuk itu tambah HA. Tenri Sessu, kita terus meningkatkan kinerja, karena mempertahankan jauh lebih sulit dibanding dengan meraihnya, bekerja dengan niat yang tulus dan ikhlas kita wujudkan
Pemerintahan yang melayani dan lebih baik, semoga pengabdian kita
Kepada bangsa dan negara bernilai ibadah di sisi allah swt.

Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel Wahyu Priono dalam sambutannya mengatakan BPK selain melakukan pemeriksaan di mana pemeriksaan tujuan akhirnya adalah rekomendasi perbaikan- perbaikan di dalam tata kelola dalam pengelolaan keuangan negara, kami juga bisa memberikan pendapat, pendapat ini secara tertulis disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa pendapat yang secara tidak tertulis, dalam rangka berperan aktif juga untuk mendorong dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat .

“Walaupun kami berperan aktif tapi juga ada batasan – batasan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPK, mungkin secara jelas disebutkan juga di undang-undang 15 tahun 2006 tentang pemeriksaan anggaran keuangan dan secara detail di jelaskan peraturan BPK tentang kode etik atau kode etik pemeriksaan atau kode etik anggota BPK”, tuturnya.

Wahyu Priono menambahkan bahwa, tujuan akhir pemeriksaan tersebut adalah opini yang berdasar pada empat hal , yaitu kesesuaian laporan keuangan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia daerah kabupaten soppeng antara penanggung Jawab pemeriksa dengan pemerintah Kabupaten Soppeng ( Kepala BPK Perwakilan RI Sulsel dengan Sekretaris Kabupaten Soppeng ) turut mendampingi Inspektur Kabupaten Soppeng dan Kepala BPKPD Kab.Soppeng.

Acara turut hadiri : Para Staf Ahli, Asisten dan Kabag lingkup Sekertariat Daerah, kepala unit Kerja/Badan/Dinas Lingkup pemkab Soppeng, Para Camat se Kab.Soppeng, Sekretaris dan penyusun Laporan Keuangan. (**)